Adi Wirarso Anggota DPRD Kab.Pemalang
Pemalang, Amk Media News – Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Adi Wirarso, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat maupun dinas terkait untuk memprioritaskan pegawai honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, banyak pegawai honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun.
“Tidak sedikit pegawai honorer yang sudah belasan tahun mengabdi, lho!” ujar Adi dalam pernyataannya.
Ia menegaskan, sistem perangkingan seleksi tidak seharusnya hanya bergantung pada hasil tes Computer Assisted Test (CAT). Prinsip keadilan, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hasil seleksi.
Seleksi PPPK Kabupaten Pemalang untuk formasi pendidikan baru-baru ini diselenggarakan di Semarang. Jumlah peserta seleksi untuk formasi Guru Kelas, misalnya, tercatat sebanyak 508 orang. Namun, formasi yang tersedia hanya sebanyak 401 orang.
Kondisi ini membuat banyak pegawai honorer khawatir akan peluang mereka. Adi mengingatkan bahwa pengalaman dan masa pengabdian harus diutamakan dalam menentukan kelulusan.
Politisi muda PAN (Partai Amanat Nsional) itu juga menyebut bahwa pegawai honorer telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan.
“Mereka adalah tulang punggung pendidikan di banyak sekolah,” katanya.
Menurutnya, pengabdian yang panjang tidak seharusnya diabaikan begitu saja. Sistem perangkingan yang mengedepankan hasil CAT, tidak selalu mencerminkan kemampuan sebenarnya. Ia berharap BKD dapat mempertimbangkan hal ini secara bijak.
Selain itu, Adi menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi. Ia mengingatkan bahwa seleksi harus dilakukan dengan adil dan tidak memihak. BKD diminta untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada peserta tentang kriteria penilaian.
Hal ini, menurutnya, dapat mengurangi kekecewaan di kalangan pegawai honorer. Proses yang transparan juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap seleksi PPPK.
Untuk diketahui, jumlah formasi yang terbatas menjadi salah satu kendala utama dalam seleksi PPPK kali ini. Tidak mengherankan jika kemudian banyak pegawai honorer merasa cemas karena peluang mereka semakin kecil.
Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Pemalang diminta untuk memperjuangkan penambahan formasi ke pemerintah pusat.
Mereka juga dinilai perlu untuk mencari solusi alternatif bagi honorer yang tidak lolos seleksi. Dengan begitu, tidak ada pengabdian yang diabaikan.
Pada kesempatan lain, Adi juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi pegawai honorer. Ia menyebutkan, banyak honorer yang memiliki potensi besar tetapi belum mendapat kesempatan untuk berkembang.
Pelatihan ini, katanya, dapat membantu mereka lebih siap menghadapi seleksi di masa depan.
Bagi Adi, prioritas terhadap honorer bukan hanya soal angka atau statistik. Ia menilai, langkah ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka. “Pengabdian itu tidak bisa diukur hanya dengan angka,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia berharap prinsip keadilan dapat menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk menjaga semangat dan motivasi para pegawai honorer.
Adi juga mengingatkan bahwa persoalan honorer adalah isu nasional yang perlu mendapat perhatian serius. Banyak daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Oleh karena itu, ia berharap Kabupaten Pemalang bisa menjadi contoh dalam memberikan perhatian kepada honorer.
“Kita bisa menjadi pionir dalam kebijakan yang lebih adil,” ujarnya. Ia percaya, langkah ini akan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan.
Apa yang disampaikan oleh Adi Wirarso tampaknya perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang. BKD diimbau untuk membuka dialog dengan para pegawai honorer.
Dengan komunikasi yang baik, setiap pihak bisa saling memahami dan mencari solusi bersama. Mereka menanti kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pengabdian dan pengalaman. (RF/Amk)
